Meski belanja pemerintah menyumbang sekitar 14 persen terhadap total PDB nasional, Akmal yakin dana ini dapat mendorong partisipasi sektor swasta untuk membangun perekonomian daerah. “Kolaborasi antar sektor adalah kunci keberlanjutan kesejahteraan,” tegasnya.
Sementara itu, M. Syaibani melaporkan bahwa hingga 27 Desember 2024, realisasi belanja pemerintah di Kaltim mencapai 93 persen, dengan transfer ke daerah sebesar 99,6 persen. Ia optimistis target 100 persen dapat tercapai sebelum tahun berakhir.
Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah, seperti Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, Kepala BPKAD Muzakkir, Inspektur Daerah HM Irfan Prananta, Kepala Bappeda Yusliando, serta Kepala Stasiun TVRI Kaltim Febriani.
Dengan sinergi antara dana pemerintah dan kontribusi sektor swasta, APBN senilai Rp 58 triliun ini diharapkan tidak hanya mendorong pembangunan berkelanjutan, tetapi juga membawa Kalimantan Timur menuju masa depan yang lebih sejahtera di tahun 2025. (*)
