PORTALKALTIM.ID, Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur menyongsong tahun 2025 dengan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 58 triliun.
Dana tersebut diharapkan menjadi motor utama untuk mendorong pembangunan di berbagai sektor, terutama infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Total dana tersebut terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 21 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 38 triliun.
Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyatakan komitmennya untuk memastikan anggaran ini digunakan secara efektif.
“Setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dana ini akan mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan,” ujar Akmal Malik dalam acara Dialog Publika TVRI Kaltim, Jumat (27/12/2024).
Didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kaltim, M. Syaibani, Akmal menekankan pentingnya fokus pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan percepatan proyek-proyek strategis.
Ia menambahkan bahwa luasnya wilayah Kaltim menuntut pengelolaan anggaran yang efektif agar manfaatnya terasa hingga pelosok.
“APBN sebagai katalis pembangunan membuat kami optimis bahwa Kaltim dapat tumbuh lebih cepat,” tambah Akmal.
Meski belanja pemerintah menyumbang sekitar 14 persen terhadap total PDB nasional, Akmal yakin dana ini dapat mendorong partisipasi sektor swasta untuk membangun perekonomian daerah. “Kolaborasi antar sektor adalah kunci keberlanjutan kesejahteraan,” tegasnya.
Sementara itu, M. Syaibani melaporkan bahwa hingga 27 Desember 2024, realisasi belanja pemerintah di Kaltim mencapai 93 persen, dengan transfer ke daerah sebesar 99,6 persen. Ia optimistis target 100 persen dapat tercapai sebelum tahun berakhir.
Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah, seperti Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, Kepala BPKAD Muzakkir, Inspektur Daerah HM Irfan Prananta, Kepala Bappeda Yusliando, serta Kepala Stasiun TVRI Kaltim Febriani.
Dengan sinergi antara dana pemerintah dan kontribusi sektor swasta, APBN senilai Rp 58 triliun ini diharapkan tidak hanya mendorong pembangunan berkelanjutan, tetapi juga membawa Kalimantan Timur menuju masa depan yang lebih sejahtera di tahun 2025. (*)
