Jakarta, PORTALKALTIM.ID — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menetapkan tanggal pelaksanaan Sidang Paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Sidang yang mencakup proses pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026 di Gedung MPR/DPR, Kompleks Parlemen Senayan.
Penetapan jadwal tersebut diputuskan dalam Rapat Gabungan MPR yang digelar Jumat kemarin, 13 November 2026. Rapat diikuti pimpinan MPR, seluruh fraksi, serta kelompok DPD. Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026.
“Meskipun secara konstitusi kami memiliki waktu hingga 60 hari atau sekitar 10 Januari 2027, pimpinan MPR, DPR, dan DPD telah berkoordinasi dengan Presiden. Kami sepakat bahwa makin cepat prosesnya, makin baik,” ujar Muzani.
Selain menetapkan tanggal sidang, rapat juga menyepakati beberapa langkah lanjutan. Pimpinan MPR langsung mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon wakil presiden. Surat tersebut dikirim pada hari yang sama.
MPR juga membentuk Tim Verifikasi beranggotakan 36 orang yang bertugas memeriksa kelengkapan dokumen kedua calon, serta Tim Ad Hoc yang akan menyiapkan rancangan ketetapan MPR dan teknis pelaksanaan sidang.
Sesuai aturan, Presiden memiliki waktu paling lambat 14 hari sebelum sidang untuk menyerahkan dua nama calon beserta persyaratan lengkapnya. Artinya, usulan nama dari Presiden diharapkan sudah diterima MPR paling lambat sekitar 18 November 2026. Setelah lolos verifikasi, kedua calon akan mengikuti pemilihan dalam Sidang Paripurna pada 2 Desember mendatang.
Langkah percepatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar jabatan wakil presiden tidak terlalu lama kosong. MPR kini menunggu usulan resmi dari Presiden Prabowo Subianto sebelum melanjutkan tahapan berikutnya. (*)
